Pendidikan

Ikatan Guru Mengkritik Nadiem melalui Surat Terbuka 3 ‘Dosa Besar’ Dianggap Gagal Diselesaikan

Ketua UmumIkatanGuruIndonesia(IGI)Muhammad Ramli Rahim, melayangkan kritikan terbuka kepada Menteri PendidikanNadiemMakarim. Ramli menyebutNadiemMakarimtidak mampu menyelesaikan tiga dosa besar itu di masa awal jabatannya sebagaiMenteri Jokowi. Ramli menyebut Nadiem Makarim gagal menyelesaikan masalah besar itu.

"Sebenarnya tiga dosa besar tersebut hanyalah dampak dari buruknya sistem pendidikan kita, banyak dosa lain yang justru lebih besar yang memang murni dosa pendidikan," ujarnya. Berikut kritikan terbuka Ketum IGI MuhammadRamliRahim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud),NadiemMakarimmenyebutkan ada tiga dosa besar dalam dunia pendidikan. Ketiga dosa tersebut yakni intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan.

Sebenarnya tiga dosa besar tersebut hanyalah dampak dari buruknya sistem pendidikan kita, banyak dosa lain yang justru lebih besar yang memang murni dosa pendidikan diantaranya buta matematika, gagal literasi, kegagalan pendidikan karakter, pengangguran alumni SMK hingga belajar bahasa Inggris enam tahun tapi tak bisa berucap tanpa bantuan kursus. Jeleknya kurikulum, buruknya tata kelola dan rendahnya kualitas guru menjadi penyebab semua masalah itu yang menyebabkan siswa tak senang belajar dan berujung pada stres. Para pentolan dan pendahulu IGI kini mengembangan gerakan pemberantas buta matematika atau GERNAS TASTAKA justru bekerja lebih nyata dalam mengobati dosa dosa pendidikan.

Rendahnya kualitas guru terus dikejar peningkatannya oleh IGI dengan melatih ratusan ribu guru di Indonesia agar mampu memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Jika pembelajaran menyenangkan dan guru memiliki empat kompetensi Guru secara maksimal maka diyakini siswa akan senang belajar sehingga potensi intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan sangat kecil terjadi. Jadi Pak Menteri jangan hanya melihat permukaannya karena dipermukaan kita akan melihat tiga dosa pendidikan itu padahal sesungguhnya banyak dosa pendidikan lain yang jauh lebih serius.

Jakarta, 22 Feb 2020 Pasca 100 hari pemerintahan baru Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, isu reshuffle mencuat. Rewshuffle ini disebutkan akan menimpa para pembantu presiden atau menteri, yang baru dilantik.

Isu reshuffle berhembus saatJokowibertemu dengan sejumlah pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/2/2020). Hadir dalam pertemuan itu, seorang pegiat media sosial sekaligus pendukungJokowi, Dede Budhyarto. Dede lah yang semula menulis kabar akan ada reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat, di akun Twitter pribadinya @kangdede78.

"Pengin cerita hasil pertemuan dengan Presiden @jokowi, eh pulang dari Istana Bogor malah sakit." "Intinya bakal ada resafel (reshuffle) tunggu saja yah." "Menteri yang kinerjanya endak bagus kalian bakalan dicukupkan," kata Dede melalui cuitannya tersebut.

Tak butuh waktu lama bagi Istana untuk membantah isu tersebut. Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan, tidak ada rencana perombakan kabinet. Dikutip dariKompas.com, dalam pertemuan itu, Jokowi menyinggung kinerja menteri yang dinilai kurang cepat dan kurang mampu beradaptasi.

Fadjroel bahkan menyampaikan pernyataanJokowiyang tak segan mencopot menteri yang kerjanya lamban dan tidak bisa beradaptasi. "Presiden Joko Widodo menyatakan, 'Apa apa perlu penyesuaian. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang tidak. Mohon sedikit dimaafkan dulu'," kata Fadjroel menirukan ucapanJokowikepada para pegiat media sosial. "Kalau terus (tidak dapat beradaptasi), pasti saya ganti," lanjut Fadjroel menirukan ucapan Jokowi.

Di sisi lain, beberapa waktu lalu, muncul survei kepuasan publik terkait kinerja para pembantuJokowiyang dilakukanIndonesia Political Opinion (IPO). Apalagi para menteriJokowitelah bekerja lebih dari 100 hari sejak dilantik Oktober 2019 lalu. IPO merilis hasil survei daftar menteriJokowiyang patut diganti walau mereka baru menjabat dalam hitungan bulan.

Setidaknya ada lima nama menteri yang menurut masyarakat pantas diganti karena dinilai memiliki kinerja buruk. Selain itu, isu korupsi, membuat kegaduhan di publik, dan ada konflik kepentingan juga memengaruhi penilaian publik. Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menjelaskan, munculnya nama menteri itu merujuk kepada respons 42 persen responden yang menyatakan perlu ada perombakan kabinet Jokowi Ma'ruf.

"Ini cukup mengejutkan, sebab meski baru 100 hari, sebanyak 42 persen publik menyatakan pergantian menteri itu perlu." "Kemudian, 36 persen sebut tidak diperlukan dan 22 persen tidak menjawab," ucap Dedi dalam pemaparan diskusi bertajuk "100 Hari Kabinet jokowi Ma'ruf Amin" di Gondangdia, Sabtu (8/2/2020). Dikutip dari Kompas.com, survei digelar pada 10 Januari 31 Januari 2020 dengan memakai teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden.

Validitas dagan dengan metode ini dalam rentang minimim 94 persen dan maksimum dan maksimum 97 persen. IPO adalah lembaga survei yang bergerak di bidang media, demokrasi, dan isu gender sejak 2017. Yasonna berada di urutan pertama menteri yang patut diganti.

"Kalau publik menyebut ada menteri yang perlu diganti, maka siapa yang dianggap layak (diganti)?" "Perlu saya sampaikan, yang pertama nama yang muncul adalah Menkumham Yasonna Laoly yang mendapat atensi 36 persen responden," ujar Dedi. Yasonna H Laoly adalah Menteri Hukum dan HAM yang dipertahankanJokowidi periode keduanya menjabat.

Satu kasus yang membuat Yasonna H Laoly menjadi sorotan adalah kasus suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang melibatkan caleg dari PDI Perjuangan, Harun Masiku. Di kasus ini, Yasonna yang juga kader PDI Perjuangan sempat dituduh merintangi penyidikan terkait simpang siur keberadaan Harun Masiku yang kemudian dibantahnya. Menteri Agama, Fachrul Razi masuk dalam daftar nama menteri yang layak diganti.

Sebanyak 32 persen responden menilai Fachrul Razi perlu diganti. Ini adalah kali pertama purnawirawan TNI tersebut menjadi menteri. Di awal menjabat sebagai Menteri Agama, Fachrul berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.

Selain itu, ia juga mempermasalahkan ASN yang memakai celana cingkrang. Belum usai dengan kegaduhan tersebut, kebijakan Fachrul Razi yang kembali menuai pro kontra adalah pemberian surat rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI). Masih merujuk hasil survei IPO, sebanyak 29 persen responden menganggap Menkominfo, Johnny G Plate juga perlu diganti.

Johnny G Plate adalah politikus Partai NasDem yang diangkat menjadi menteri olehJokowidi Kabinet Indonesia Maju. Berasal dari kalangan partai membuat beberapa kalangan meragukan Johnny G Plate yang tidak memiliki latar belakang industri telekomunikasi atau yang berkaitan dengan Kominfo. Johnny G Plate menuai sorotan saat ia mengkritik Netflix yang dinilai lebih banyak menyediakan konten asing dibanding film dalam negeri.

Bahkan, Johnny G Plate meminta agar Netflix tidak memuat film atau serial original produksi luar Indonesia. "Kita minta Netflix original jangan dulu, lah di Indonesia, gunakan dulu hasil kreativitas anak Indonesia sendiri dulu, kalau bisa," kata dia. Pernyataan ini mendapat kritikan dari warganet.

Banyak di antara mereka mengatakan, film Indonesia sudah banyak tersedia di Netflix, meski tidak sebanyak film film asing. Edhy Prabowo menjadi dua nama menteri terakhir yang layak diganti setidaknya menurut 24 persen responden. Edhy Prabowo adalah politikus Partai Gerindra yang dilantikJokowisebagai Menteri KKP menggantikan Susi Pudjiastuti.

Sejak awal menjabat, kinerja dua menteri ini selalu dibandingkan. Bahkan Susi dan Edhy pernah beda pendapat terkait ekspor benih lobster. Di masa Susi, ekspor benih lobster sangat dilarang keras, sedangkan Edhy membuka kemungkinan keran ekspor bibit lobster.

Selain itu, sejumlah kebijakan Susi saat di KKP juga direvisi oleh Edhy. Nama menteri lain yang layak diganti versi survei adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud),NadiemMakarim(22 persen). Nadiem Makarim adalah pendiri GoJek sekaligus menteri paling muda yang diangkatJokowidi Kabinet Indonesia Maju.

Satu kebijakanNadiemMakarimyang sempat membuat gaduh adalah menghapus ujian nasional (UN) pada 2021. Walau akan menghapusnya,NadiemMakarimtelah menyiapkan pengganti UN yaitu dengan sistem penilaian baru. "UN diganti jadi asesmen kompetensi," kata Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Selain dengan asesmen kompetensi, UN juga akan diganti dengan survei karakter. Menurut Nadiem, kedua penilaian itu merupakan penyederhanaan dari UN.

Berita Terkait

Program Studi Teknik Multimedia PNJ Edukasi E Marketing Tools Menuju UMKM Gandeng Startup

Artira Dian

Ternyata Berawal dari Kisah Penindasan 5 Fakta Peringatan Hari Ibu 22 Desember di Indonesia

Artira Dian

28 Siswa Jadi Pemenang Kompetisi Matematika Nasional Eduversal

Artira Dian

Membangun Pendidikan Bebas Radikalisme

Artira Dian

Ada 3532 Formasi buat Lulusan SMA Simak Jadwal Resmi Seleksi CPNS 2019 Kemenkumham

Artira Dian

Kisruh PPDB 2019, Direktur YSKK Solo Menilai Itu Tanggung Jawab Pelayan Publik

Artira Dian

Ruben Onsu Bagikan Tips Membuatnya Makin Efektif Sibukkan Diri Bantu Anak-anaknya Belajar di Rumah

Artira Dian

JIHS Resmi Jadi Politeknik Jakarta Internasional

Artira Dian

Buat Akun hingga Pilih Sekolah Cara Pendaftaran PPDB Jateng 2020 di ppdb.jatengprov.go.id

Artira Dian

WEGE Gelar Program Mengajar di Sekolah di Sekitar Proyek di Empat Area HUT ke-60

Artira Dian

hanya Cukup buat Beli Air Bersih & Minyak Tanah Kisah Mirisnya Gaji Guru di Pedalaman Papua

Artira Dian

Terobosan Belajar Bahasa Inggris Secara Online & Metode Kampung Inggris

Artira Dian

Leave a Comment