Nasional

Mantan Presdir Lippo Cikarang Mangkir Panggilan KPK

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto, Senin (28/10/2019). Toto merupakan tersangka kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. "Penyidik belum memperoleh konfirmasi alasan ketidakhadirannya," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2019).

Jika menghadiri pemeriksaan hari ini, Toto akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Yuyuk mengatakan, KPK belum menentukan jadwal pemanggilan ulang berikutnya untuk tersangka Toto. "Belum ada," ujar Yuyuk.

KPK pada Senin (29/7/2019) telah menetapkan Toto sebagai tersangka bersama mantan Sekda Jabar Iwa Karniwa dalam pengembangan perkara kasus Meikarta. Toto pun sempat diperiksa KPK pada Kamis (8/8/2019). Namun saat itu, KPK belum menahan yang bersangkutan.

Toto usai diperiksa membantah telah memberikan suap Rp10,5 miliar kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Sementara untuk tersangka Iwa telah ditahan KPK sejak Jumat (30/8/2019). Untuk diketahui, tersangka Iwa meminta uang Rp1 miliar untuk penyelesaian Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Jabar.

Permintaan tersebut diteruskan pada salah satu karyawan PT Lippo Cikarang dan direspons bahwa uang akan disiapkan. Beberapa waktu kemudian pihak Lippo Cikarang menyerahkan uang pada Neneng Rahmi. Kemudian pada Desember 2017 dalam dua tahap, Neneng melalui perantara menyerahkan uang pada tersangka Iwa dengan total Rp900 juta terkait pengurusan RDTR di Provinsi Jabar.

Perkara kasus Meikarta tersebut berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 14 dan 15 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dari unsur kepala daerah, pejabat di pemkab Bekasi dan pihak swasta. Ke 9 orang tersebut sudah divonis yaitu Neneng Hassanah Yasin divonis 6 tahun penjara, eks Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin divonis 4,5 tahun penjara, eks Kepala PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati divonis 4,5 tahun penjara, eks Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor divonis 4,5 tahun penjara.

Selanjutnya, eks Kepala Bidang Penataan ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili divonis 4,5 tahun penjara, eks Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro divonis 3,5 tahun penjara, Henry Jasmen P Sitohan divonis 3 tahun penjara, Fitradjaja Purnama divonis 1,5 tahun penjara, dan Taryudi divonis 1,5 tahun penjara.

Berita Terkait

122 Korban Meninggal Dalam Dua Bulan Akibat Bencana BNPB

Artira Dian

Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan Sediakan Serum Antibisa Ular Banyaknya Aduan Penemuan Ular Kobra

Artira Dian

Percayalah Dewan Pengawas KPK akan Dilantik Tanpa Melalui Pansel Kredibilitas Mereka Baik Jokowi

Artira Dian

Radioaktif di Perumahan Batan Indah Mengenal Cs-137 & Dampaknya

Artira Dian

Pengusaha Muda Pertanian Tingkatkan Ekonomi Nasional

Artira Dian

Prabowo Subianto Bakal Jadi Menteri Jokowi? Ini Komentar Politikus PAN

Artira Dian

WN Jepang Datangi Rumah Pasien Menkes Terawan Ungkap Kronologi 2 Warga Depok Positif Virus Corona

Artira Dian

Respons Kuasa Hukum Novel Baswedan Sikapi Hasil Investigasi Tim Pencari Fakta

Artira Dian

Anggota Komisi II DPR Minta Mendagri Jangan Persulit FPI

Artira Dian

Stafsus Jokowi Mereaksi Begini. . . Mahfud MD Ingin Hapus Kewenangan Polsek Sidik Perkara

Artira Dian

Polda Metro Jaya: 8 Orang Ditetapkan Tersangka Terkait Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Artira Dian

Sikap Kemenkumham Ada Napi Kembali Berurusan dengan Hukum Selama Proses Asimilasi

Artira Dian

Leave a Comment