Metropolitan

Polisi Periksa Kepala Bapenda Pemkot Bekasi Polemik Ormas Minta Jatah Parkir

Polres Metro bekasi Kota melakukan pemeriksaan terhadap Kepala (Bapenda) , terkait kisruh surat tugas pengelolaan parkir . Aan diperiksa di ruang pemeriksaan terpadu Polres Metro Bekasi Kota, Jalan Pramuka, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Kamis, (7/11/2019). "Ada dua orang penyidik di dalam," kata Purwadi kepada wartawan disela proses pemeriksaan.

Selain itu, Aan juga didampingi oleh dua orang kepala bidang dari Bapenda . Purwadi menegaskan, pemeriksaan kliennya ini murni sebagai pejabat publik tetkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bapenda. "Ada dua orang kepala bidang enggak tahu aku kepala bidang apa," paparnya.

Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 10.30 WIB, hingga pukul 14.25 WIB, proses tersebut masih berlangsung. Purwadi menjelaskan, sejauh ini proses pemeriksaan dilakukan secara mengerucut dari pertanyaan awal lebih pada tupoksi Bapenda hingga nanti di ujung baru pada surat tugas. "Udah dari jam 10 sampai jam makan siang tadi sekitar jam 1an itu udah banyak pertanyaan udah ada lebih dari 10 pertanyaan," jelas dia.

Adapun dalam surat pemanggilan polisi, tertuang surat perintah penyidikan nomor Sp.Lidik/2133/XI/2019/Restro Bekasi Kota tanggal 01 Nopember 2019. Masih dalam surat pemanggilan yang dibuat , Kepala Bapenda diperintahkan untuk menemui penyidik Satuan Resort Kriminal AKP. Untung Riswaji dan Aiptu Ismail Fachri. Pemerikaan ini untuk diminta keterangan atau klarifikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang jabatan atau penyimpangan dalam kegaiatan pungutan retribusi parkir di wilayah .

Pangkal masalah ini bermula ketika viral video aksi unjuk rasa Aliansi Ormas di salah satu di Jalan Raya Narogong Siliwangi, Rawalumbu, , beberapa hari lalu. Dalih unjuk rasa Aliansi Ormas itu berkaitan dengan surat tugas yang dikeluarkan Bapenda terkait pengelolaan parkir . Mereka menuntut pengusaha tunduk terhadap keinginan kerja sama pengelolaan parkir sesuai surat tugas tersebut.

Aan beberapa hari lalu mengakui surat tugas itu benar dikeluarkan lembaganya sebagai bentuk uji coba penarikan pajak parkir sesuai revisi peraturan daerah. Masalah pengelolaan parkir ini bermula ketika Pemkot Bekasi memiliki ambisi untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini, parkir dianggap memiliki potensi besar dalam menyumbang pendapata kas daerah.

Formulasi untuk dapat memasukkan potensi pajak parkir itu kemudian dituangkan dalam revisi perda pajak nomor 10 tahun 2009 yang mencantumkan pajak parkir , restoran dan sejenisnya. Revisi dilakukan periode 2019 ini, awal tahun sejak februari, Bapenda mulai melakukan uji coba dengan menerbitkan surat tugas kepada sejumlah juru parkir yang dipilih untuk mengelola area . Namun dalam praktiknya, sejumlah ormas justru memakai dalih surat tugas itu untuk menggelar aksi unjuk rasa di salah satu menuntut pengelolaan parkir.

Mereka memiliki pandangan, apa yang dilakukan semata untuk membantu program pemerintah. Padahal secara garis besar, perda penarikan pajak parkir belum berjalan secara menyeluruh. Tito mengatakan tata kelola parkir buruk bisa menjadi sumber pungutan liar karena jumlah retribusi parkir yang besar terbukti menggiurkan bagi preman berkedok organisasi kemasyarakatan.

Sehingga dikhawatirkan menggangu kenyamanan investor yang masuk di daerah. “Pak Mendagri sudah mengimbau kepada seluruh gubernur, bupati, dan walikota untuk menertibkan tata kelola parkir supaya tak mengganggu kenyamanan masyarakat dan mengusik iklim investasi. Retribusi parkir yang besar akan menjadi sumber pungutan liar jika tak dikelola secara baik dan pemerintah daerah tidak akan mendapat apa apa,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Rabu (6/11/2019). Bahtiar menjelaskan imbauan Mendagri itu sebagai wujud mendukung visi dan misi Presiden Joko Widodo mengundang investor ke dalam negeri serta daerah untuk membuka lapangan kerja seluas luasnya.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, Tito mengusulkan agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menegakkan satuan tugas sapu bersih pungutan liar atau saber pungli parkir. “Saber pungli parkir dan tim pemberantasan preman perlu dibentuk oleh setiap pemda dengan berkolaborasi bersama aparat keamanan setempat untuk melindungi masyarakat dari pungutan liar parkir sekaligus menindak oknum preman yang meminta retribusi liar,” tegasnya. Tata kelola parkir sudah diatur dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang menjelaskan setidaknya dua cara menarik retribusi parkir.

Yakni dapat ditarik langsung oleh aparat pemda atau bekerja sama dengan pihak ketiga baik swasta atau lembaga lainnya. Dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah diatur bahwa retribusi parkir harus dilakukan secara transparan dan tidak merugikan masyarakat. Punmenanggapi imbauan (Mendagri) soal tata kelola parkir.

"Kan saya sudah bilang, Pemerintah Kota Bekasi itu berdasarkan potensi yang ada melakukan ekstensifikasi, ekstensifikasi itu sama dengan penataan, jadi kalau Pak Mendagri bilang itu (perbaiki tata kelola) ya kita melakukan penataan tentunya regulasinya sedang kita tata," kata Pepen di kantor , Rabu, (6/11/2019). Pepen menjelaskan pihaknya memang ingin memperluas jangkauan PAD dari beberapa sektor yang dianggap potensial. Salah satu pontensi PAD yang ingin ditarik agar masuk ke kas daerah adalah pajak parkir minimarket.

Pepen mengaku peraturan daerah (perda) tentang rencana itu sudah ada dan disahkan pada 2019. Cara Pemkot Bekasi yang ingin mendapatkan pemasukan dari pengelolaan parkir minimarket ini belakangan jadi polemik. Sebab, kebijakan tersebut dianggap jadi alibi sejumlah organisasi masyarakat (ormas), untuk melakukan tindakan yang dinilai memksa pengusaha minimarket agar lahan parkirnya dikelola oleh mereka.

Dalam video yang viral aksi unjuk rasa di salah satu minimarket di Jalan Narogong Siliwangi, Rawalumbu, Kota Bekasi misalnya, nampak sejumlah orang mengatasnamakan Aliansi Ormas Bekasi meminta pengelola minimarket untuk bekerja sama dalam hal pengelolaan parkir. Dari rekaman video itu juga nampak seorang pria yang mengaku sebagai perwakilan dari Pemkot Bekasi berusaha melakukan mediasi. Pria itu diketahui Kepala Bandan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Aan Suhanda.

Sacara garis besar, aturan perda pajak parkir ini belum benar benar berjalan. Seperti yang diungkapkan Pepen, perda itu perlu keputusan Wali Kota untuk mempertegas tata cara pengelolaan parkir minimarket agar pajaknya dapat ditarik ke kas daerah. "Kalau kemarin ada hal begitu ya kita maklum sedikitlah, karena menang berhadapan dengan temen teman kita yang pada taraf pemahaman yang tidak seperti kita ini, butuh waktu," ungkap Pepen.

Dia manambahkan, konsep pengelolaan parkir minimarket ini nantinya akan dikelola dalam bentuk pemberdayaan. Setiap individu, lemabaga atau siapapun bisa mengajukan diri jadi pengelola yang selanjutnya disebut juru parkir (jukir). "Jadi harus tindakan atributnya, bahkan nanti saran pak Kapolres, orang yang jadi Jukir juga harus lolos SKCK, sehingga nanti nyaman, nah dengan kenyamanan itu insyaAllah Kota Bekasi, menjadi kota tujuan investasi," tegas dia.

Berita Terkait

Empat Orang di Warteg Cipete Alami Luka Bakar Gas Melon Bocor

Artira Dian

Pengamen Mengaku Disiksa Polisi Untuk Mengakui Pembunuhan Pada 2013, Kini Ia Gugat Polda Metro Jaya

Artira Dian

Rumah Lokasi Pembunuhan Sadis di Pulomas Sudah Terjual Tetapi Belum Ditempati

Artira Dian

Massa Bentangkan Spanduk Tutup Separuh Jalan Medan Merdeka Selatan Tolak Djakarta Warehouse Project

Artira Dian

Inilah Profil Lengkap 7 Staf Khusus Presiden dari Kalangan Milenial Putri Tanjung Paling Muda

Artira Dian

Emak Emak Berdaster Ikut Apel Siaga 313, Bawa Sejumlah Peralatan Masak

Artira Dian

Mulai Hari Ini Naik MRT Jakarta Berlaku Tarif Normal, Ini Rincian Tabelnya

Artira Dian

Tiga Remaja Kepergok Tim Jaguar Bawa Senjata Tajam di Sekitar Grand Depok City

Artira Dian

Polda Metro Terjunkan 600 Personel Amankan Prosesi Pemakaman BJ Habibie

Artira Dian

Pasangan Suami Istri di Jakarta Utara Jualan Narkoba, Keuntungannya Dipakai untuk ‘Nyabu’

Artira Dian

Sandiaga Diisukan Kembali Jadi Wagub DKI, PSI: Sandiwara Kekuasaan yang Menarik

Artira Dian

Lulusan IPDN Ramai Incar Posisi Ini Gaji PNS DKI Jakarta Bisa Mencapai Rp 28 Juta

Artira Dian

Leave a Comment