Nasional

Stafsus Jokowi Mereaksi Begini. . . Mahfud MD Ingin Hapus Kewenangan Polsek Sidik Perkara

Staf Khusus Presiden Dini Purwono menilai usulan penghilangan kewenangan penyidikan dan penyelidikan di tingkat Polsek harus melalui perubahan undang undang. "Yang jelas itu harus melalui perubahan UU, ya kan?" kata Dini di Kantor Sekretariat Kabinet, Jumat, (21/2/2020). Menurutnya, penghilangan kewenangan kepolisian bersangkutan dengan hukum acara yang ada dalam Undang undang Kepolisian dan KUHAP.

Perubahan tersebut tidak bisa dilakukan hanya dengan peraturan pemerintah saja. "Kalau mau ubah berarti berubah sistim acara kan berarti KUHAP mesti diubah, UU Polri diubah. Bukan sesimple itu. Mungkin ide wacana boleh boleh aja, tinggal dieksplorasi dan dikaji tapi harus ada perubahan," katanya. Sebelumnya Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD berencana menghilangkan kewenangan Polisi Sektor (Polsek) dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam suatu perkara.

Menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) ini, Polsek seharusnya tidak melakukan penyidikan dan penyidikan dalam perkara kecil. Seharusnya, Polsek melakukan pendekatan perdamaian secara kekeluargaan serta pengayoman kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Mahfud MD usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

"Karena polsek ini sering pakai sistem target. Kalau tidak menemukan kasus pidana lalu dianggap tidak bekerja. Lalu yang kecil kecil yang harusnya diselesaikan dengan restorative justice, perdamaian, dan kekeluargaan, itu lebih ditonjolkan." "Seharusnya itu yang ditonjolkan sehingga Polsek tidak cari cari perkara," kata Mahfud MD. Mahfud pun mengatakan, Presiden Jokowi akan segera mengolah informasi yang disampaikan tersebut.

"Sehingga ada gagasan yang oleh presiden akan diolah agar Polsek, polsek ya, agar polsek polsek itu kalau bisa tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan," ujar Mahfud. Karena, Mahfud menyarankan agar Polsek melakukan ketertiban, keamanan, pengayoman kepada masyarakat. Untuk kasus pidana akan diserahkan kepada Polisi Resort (Polres) di tingkat kota dan kabupaten. "Ini yang penting untuk struktur kepolisian agar pendekatan restorative justice nya, pendekatan pengayoman dan ketertiban masyarakat lebih ditingkatkan tanpa terlalu banyak ikut campur urusan hukum pidana kalau Polsek," ucap Mahfud.

"Karena Kejaksaan dan pengadilan juga hanya ada di tingkat kabupaten/kota," kata dia.

Berita Terkait

Andi Arief Unggah Bukti Hasil Laboratorium RSKO Yang Nyatakan Hasil Tes Urine Nya Negatif

Artira Dian

Bahas soal Perpu HGU untuk Jokowi dan Prabowo, Fahri Hamzah: Saya Mohon Maaf

Artira Dian

Hari Ini Presiden Jokowi Akan Umumkan Kabinet Barunya

Artira Dian

Wirausaha hingga Konsultan Pertanian Ahli Bioteknologi Prospek Kerja Jurusan Agroteknologi

Artira Dian

Ini Sanksi yang akan Diberikan BKN Peserta SKD CPNS 2019 Terciduk Curang

Artira Dian

Bandung Barat Siap Mengembangkan Tanaman Obat Skala Nasiona

Artira Dian

KPK Periksa Istri Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin

Artira Dian

//sscasn.bkn.go.id dari Login hingga Cetak Kartu Petunjuk Pendaftaran CPNS 2019 di Portal https

Artira Dian

Kivlan Zen: Saya Tidak Makar, Saya Tidak Punya Senjata dan Tidak Punya Pasukan

Artira Dian

Info Bmkg Daftar Wilayah Yang Berpotensi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang Dan Petir Jumat 19 Juli

Artira Dian

Pemerintah Jangan Remehkan Penyebaran Virus Corona Legislator PKS

Artira Dian

Enam Kru Kapal di Batam Kembali Beraktivitas Setelah Dinyatakan Negatif Corona

Artira Dian

Leave a Comment